Satu Data untuk
Muara Enim Maju

Komitmen Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., dalam membangun komunikasi publik yang komunikatif, informatif dan adaptif melalui pemanfaatan media sosial, baik personal maupun kelembagaan Pemkab. Muara Enim mendapatkan apresiasi dari media Ketik.Com.  Media siber yang berpusat di Kota Surabaya tersebut memberikan penghargaan kepada Plt. Bupati sebagai Tokoh Kepala Daerah Inovator dalam Komunikasi Publik Inspiratif 2026. Penghargaan diserahkan Direktur Utama (CEO) Ketik.Com, Kiagus Firdaus dalam acara Awarding The 4Th Anniversary Ketik. Com yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Dr. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir di Hotel Mercure  Surabaya, Jawa Timur, Rabu (09/09).. Direktur Utama menyampaikan bahwa penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi  Ketik.Com  atas upaya Plt. Bupati dalam mendorong komunikasi pemerintah yang terbuka, informatif dan dekat dengan masyarakat. Dirinya menilai pemanfaatan media komunikasi publik yang dijalankan oleh Plt. Bupati maupun Pemkab. Muara Enim sangat produktif dengan tidak hanya menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semata, namun juga berupaya membuka ruang interaksi dengan masyarakat melalui berbagai kanal media sosial. Menurutnya pola komunikasi publik telah dijalankan secara adaptif dan dua arah (two way communication) dengan menghadirkan publikasi yang komunikatif, informatif dan responsif. Hal inilah yang menurutnya sangat inspiratif dan menjadi nilai tersendiri bagi Plt. Bupati Muara Enim dibandingkan beberapa kepala daerah lainnya, khususnya di Sumatera Selatan.. Sementara itu Plt. Bupati didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani, S.Si., M.Biomed., Apt., menyampaikan bahwa apresiasi ini sebagai motivasi baginya maupun jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Menurutnya hal ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan mudah diakses, sekaligus partisipatif dalam ruang komunikasi digital khususnya terkait pelaksanaan program kerja pemerintah dan pelayanan publik. Plt. Bupati yang juga didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Zeno, S.Sos., M.I.Kom., dan Kepala Bidang E-government, Ir. Hengky Kurniawan, S.Kom., M.Si., berkomitmen menciptakan komunikasi publik pemerintahan yang baik, termasuk pada perangkat daerah melalui pemanfaatan media sosial dan media digital dengan keterlibatan masyarakat. [diskominfosp-me]

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bagian Hukum Setda Kab. Muara Enim menggelar rapat pembahasan pemantapan lokasi Kerja Sosial, Rabu (09/09) di Ruang Rapat Serasan Sekundang Muara Enim. Dalam rapat yang dipimpin Staf Ahli Hukum dan Politik, Juli Jumantan, S.E., tersebut, terungkap bahwa Pemkab. Muara Enim telah mengusulkan 452 lokasi kerja sosial yang tersebar di 22 Kecama se-Kabupaten Muara Enim meliputi pesantren, lembaga kesejahteraan, sekolah dan berbagai fasilitas pelayanan umum.. Didampingi Kabag Hukum Setda Kab. Muara Enim, Ratna Puri Prapawati, S.H., M.Hum., Staf Ahli menyampaikan bahwa lokasi kerja sosial ini, nantinya akan menjadi sarana rehabilitatif bagi para pelaku tindak pidana yang menerima sanksi pidana kerja sosial. Dijelaskannya bahwa kerja sosial ini, bukan hanya bentuk hukuman alternatif, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum, memperkuat nilai gotong royong, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih humanis. Dengan demikian, Kabupaten Muara Enim berupaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan konstruktif.. Sementara itu, Kabag Hukum menegaskan bahwa sanksi pidana kerja sosial merupakan amanat dari Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan secara eksplisit bahwa “Pidana Kerja Sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana pernjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan ketentuan dalam pasal tersebut, Pemkab. Muara Enim akan berkonsultasi dengan pihak kejaksaan sebelum menetapkan lokasi kerja sosial melalui SK Bupati. Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan sinergi antara Kejaksaan, Bapas, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana kerja sosial. Dengan adanya pemantapan ini, diharapkan pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terkoordinasi dengan baik, serta memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat Kabupaten Muara Enim.[diskominfosp-me]

Guna memastikan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tepat sasaran dan terorganisir, Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., bersama unsur Forkopimda Kabupaten Muara Enim meninjau sejumlah titik lokasi api (Hotspot) di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan, Senin (14/09). Rombongan Plt. Bupati berkumpul di Kantor Kecamatan Gelumbang menuju Desa Teluk Limau, kemudian dilanjutkan menuju Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Rotan. Sesampainya di titik lokasi, terpantau sejumlah petugas gabungan BPBD, Damkar, TNI, Polri serta para relawan masih terus berjibaku memadamkan api yang kian meluas akibat diterpa angin yang begitu kencang.. Plt. Bupati yang hadir bersama Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syahputra, S.I.K., M.H., dan Dandim 0404 Muara Enim Letkol Kav Sahid Winagiri, S.Hub.Int., M.M., menyampaikan bahwa selain memastikan penanganan karhutla tepat sasaran, tujuan dari peninjauan ini juga untuk mengecek secara langsung tantangan yang menjadi hambatan personel gabungan saat menghentikan laju karhutla. Dirinya memberikan apresiasi khusus kepada para personel gabungan yang telah mengorbankan waktu tenaga dan fikiran selama kurang lebih 1 bulan lamanya dalam upaya memadamkan karhutla khususnya di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan yang diperkirakan telah melahap lahan ratusan hektare.. Lebih lanjut, Plt. Bupati yang juga hadir didampingi Kepala BPBD, H. Abdurrozieq, S.T., M.T., Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, Arman Sarijaya, S.H., M.Si., dan Camat Gelumbang, Candra Firmansyah, S.E., M.Si., mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar guna meminimalisir potensi terjadinya karhutla. Sebagai alternatif, Plt. Bupati berkomitmen untuk menyediakan bantuan alat excavator di setiap kecamatan yang dapat digunakan masyarakat untuk membuka lahan baru. Plt. Bupati secara khusus juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ketika beraktivitas sehari-hari sehingga terhindar dari Ispa dan penyakit penyumbatan saluran pernafasan lainnya.[diskominfosp-me]