Publikasi
Infografis dan berita seputar data dan pembangunan Kabupaten Muara Enim
berita
Pastikan Penanganan Karhutla Tepat Tanggap, Plt. Bupati Tinjau Titik Hotspot di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan
Guna memastikan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tepat sasaran dan terorganisir, Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., bersama unsur Forkopimda Kabupaten Muara Enim meninjau sejumlah titik lokasi api (Hotspot) di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan, Senin (14/09). Rombongan Plt. Bupati berkumpul di Kantor Kecamatan Gelumbang menuju Desa Teluk Limau, kemudian dilanjutkan menuju Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Rotan. Sesampainya di titik lokasi, terpantau sejumlah petugas gabungan BPBD, Damkar, TNI, Polri serta para relawan masih terus berjibaku memadamkan api yang kian meluas akibat diterpa angin yang begitu kencang.. Plt. Bupati yang hadir bersama Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syahputra, S.I.K., M.H., dan Dandim 0404 Muara Enim Letkol Kav Sahid Winagiri, S.Hub.Int., M.M., menyampaikan bahwa selain memastikan penanganan karhutla tepat sasaran, tujuan dari peninjauan ini juga untuk mengecek secara langsung tantangan yang menjadi hambatan personel gabungan saat menghentikan laju karhutla. Dirinya memberikan apresiasi khusus kepada para personel gabungan yang telah mengorbankan waktu tenaga dan fikiran selama kurang lebih 1 bulan lamanya dalam upaya memadamkan karhutla khususnya di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan yang diperkirakan telah melahap lahan ratusan hektare.. Lebih lanjut, Plt. Bupati yang juga hadir didampingi Kepala BPBD, H. Abdurrozieq, S.T., M.T., Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, Arman Sarijaya, S.H., M.Si., dan Camat Gelumbang, Candra Firmansyah, S.E., M.Si., mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar guna meminimalisir potensi terjadinya karhutla. Sebagai alternatif, Plt. Bupati berkomitmen untuk menyediakan bantuan alat excavator di setiap kecamatan yang dapat digunakan masyarakat untuk membuka lahan baru. Plt. Bupati secara khusus juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ketika beraktivitas sehari-hari sehingga terhindar dari Ispa dan penyakit penyumbatan saluran pernafasan lainnya.[diskominfosp-me]
berita
Antisipasi Karhutla hingga Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Apel Gabungan Pemkab Muara Enim
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat dalam menghadapi puncak musim kemarau panjang yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum, Drs. H. Risman Effendi, M.Si., saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Muara Enim, Senin (14/9). Dalam arahannya, Risman mengungkapkan bahwa Plt. Bupati Muara Enim turun langsung meninjau wilayah rawan Karhutla di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan guna memastikan kesiapsiagaan personel di lapangan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak sekali-kali menyalakan api atau membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat kondisi cuaca yang kering sangat berpotensi memicu timbulnya titik api yang meluas dan sulit dikendalikan.. Selain masalah Karhutla, dirinya juga membeberkan kondisi keuangan daerah yang saat ini memerlukan langkah rasionalisasi dan penghematan anggaran. Situasi efisiensi anggaran ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Muara Enim, tetapi juga hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, lanjutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap program kerja masing-masing guna memprioritaskan kegiatan yang perlu dilaksanakan serta menunda kegiatan yang belum mendesak demi mencegah kendala ketersediaan anggaran di akhir tahun.. Apel gabungan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) TMT 01 September 2026, penyaluran Dana Bantuan Pegawai Purna Bakti KORPRI, serta penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat bagi ASN di lingkungan Pemkab Muara Enim. Momen tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi para purnabakti yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, sekaligus dorongan motivasi bagi para pegawai penerima kenaikan pangkat untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim. [diskominfosp-me]
berita
Pemkab Muara Enim Bahas Langkah Penanggulangan Longsor di Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas
Pemerintah Kabupaten Muara Enim dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. H. Rusdi Hairullah, M.M., menggelar rapat koordinasi penanggulangan longsor di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas, Senin (14/09). Rapat yang berlangsung di ruang Asisten Perekobang ini dihadiri BPBD, Dinas PUPR, Camat Ujan Mas, Hasman Hadi, S.IP., Pemerintah Desa Ulak Bandung, serta perwakilan tokoh masyarakat setempat. Dalam rapat tersebut, Asisten Perekobang menegaskan pentingnya menunggu arahan teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII) sebelum dilakukan pengerukan material napal di Sungai Lematang.. Asisten mengintruksikan Dinas PUPR untuk terus berkoordinasi dengan BBWSS VIII terkait kajian lapangan, metode pelaksanaan, kebutuhan alat berat, serta aspek keselamatan dan dampak lingkungan. Sementara BPBD untuk siap memberikan dukungan dari sisi mitigasi risiko bencana dan keselamatan masyarakat. Asisten juga meminta Pemdes Ulak Bandung menyiapkan syarat administrasi dan teknis apabila izin pengerukan disetujui, serta segera melaporkan perubahan kondisi yang berpotensi membahayakan masyarakat.. Lebih lanjut, Asisten menyampaikan bahwa Pemkab. Muara Enim berkomitmen penuh dalam menanggulangi bencana longsor di desa Ulak Bandung. Dirinya juga mengintruksikan Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk senantiasa menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi kondusif, dan menunggu langkah penanganan resmi dari pemerintah.[diskominfosp-me]
berita
Buka Peluang Kerja Sama, Pemkab. Muara Enim Perkuat Ekosistem dan Tata Kelola Pemerintahan Digital dengan Kota Surabaya
Seusai kegiatan penganugerahan Inovator Komunikasi Publik Inspiratif dari Media Ketik.Com, Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., memanfaatkan keberadaannya di Kota Surabaya untuk studi tiru pelaksanaan pemerintahan digital di Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan yang diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, Achmad Zaini, S.Sos., M.Si., dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Dr. Drs. Eddy Christijanto, M.Si., di Kantor Walikota Surabaya, Kamis (10/09) tersebut sangat penting sebagai langkah awal untuk mereplikasi tata kelola pemerintahan digital Kota Surabaya yang meraih indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi di Indonesia dan sebagai salah satu rujukan penerapan pemerintahan digital di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).. Plt. Bupati didampingi Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani, S.Si., M.Biomed., Apt., menyampaikan bahwa kunjungannya guna memaksimalkan kehadiran di Kota Surabaya untuk melihat dan mendengarkan langsung, baik strategi, kebijakan, tata kelola, integrasi sistem maupun inovasi pemerintahan digital Kota Surabaya yang jauh lebih baik dari Kabupaten Muara Enim. Apalagi menurutnya seiring perubahan instrumen evaluasi berdasarkan Permen-PAN RB Nomor 8 Tahun 2026 dar indeks SPBE menjadi Evaluasi Pemerintahan Digital, maka Pemkab. Muara Enim yang meskipun memiliki indeks SPBE tertinggi di Sumsel dengan skor 3,7 (sangat baik), namun tetap harus responsif memahami transformasi tersebut sehingga tidak hanya sekedar mengejar indeks penilaian yang memuaskan, tetapi juga meningkatkan akselerasi pelayanan publik yang lebih mudah, cepat dan efisien bagi masyarakat.. Plt. Bupati yang juga didampingi Kabid E-Government, Ir. Hengky Kurniawan, S.T., M.Si., dan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik, Zeno, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Pemkab. Muara Enim berkomitmen membangun ekosistem pemerintahan digital yang unggul seperti Kota Surabaya sehingga dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang lebih konkret, termasuk membuka peluang penyusunan nota kesepahaman (MOU) antara kedua daerah. Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Surabaya menyambut baik dan siap menjadi narasumber bagi Pemkab. Muara Enim dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan digital. Dalam kunjungan ini dilaksanakan pula peninjauan ke pusat komando (command center) pengelolaan data dan Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. [diskominfosp-me]
berita
Komunikatif dan Informatif Bermedia Sosial, Plt. Bupati Muara Enim Raih Inovator Komunikasi Publik Inspiratif
Komitmen Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., dalam membangun komunikasi publik yang komunikatif, informatif dan adaptif melalui pemanfaatan media sosial, baik personal maupun kelembagaan Pemkab. Muara Enim mendapatkan apresiasi dari media Ketik.Com. Media siber yang berpusat di Kota Surabaya tersebut memberikan penghargaan kepada Plt. Bupati sebagai Tokoh Kepala Daerah Inovator dalam Komunikasi Publik Inspiratif 2026. Penghargaan diserahkan Direktur Utama (CEO) Ketik.Com, Kiagus Firdaus dalam acara Awarding The 4Th Anniversary Ketik. Com yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Dr. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, Rabu (09/09).. Direktur Utama menyampaikan bahwa penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Ketik.Com atas upaya Plt. Bupati dalam mendorong komunikasi pemerintah yang terbuka, informatif dan dekat dengan masyarakat. Dirinya menilai pemanfaatan media komunikasi publik yang dijalankan oleh Plt. Bupati maupun Pemkab. Muara Enim sangat produktif dengan tidak hanya menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semata, namun juga berupaya membuka ruang interaksi dengan masyarakat melalui berbagai kanal media sosial. Menurutnya pola komunikasi publik telah dijalankan secara adaptif dan dua arah (two way communication) dengan menghadirkan publikasi yang komunikatif, informatif dan responsif. Hal inilah yang menurutnya sangat inspiratif dan menjadi nilai tersendiri bagi Plt. Bupati Muara Enim dibandingkan beberapa kepala daerah lainnya, khususnya di Sumatera Selatan.. Sementara itu Plt. Bupati didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani, S.Si., M.Biomed., Apt., menyampaikan bahwa apresiasi ini sebagai motivasi baginya maupun jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Menurutnya hal ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan mudah diakses, sekaligus partisipatif dalam ruang komunikasi digital khususnya terkait pelaksanaan program kerja pemerintah dan pelayanan publik. Plt. Bupati yang juga didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Zeno, S.Sos., M.I.Kom., dan Kepala Bidang E-government, Ir. Hengky Kurniawan, S.Kom., M.Si., berkomitmen menciptakan komunikasi publik pemerintahan yang baik, termasuk pada perangkat daerah melalui pemanfaatan media sosial dan media digital dengan keterlibatan masyarakat. [diskominfosp-me]
berita
Pemkab. Muara Enim Usulkan 452 Lokasi Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana.
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bagian Hukum Setda Kab. Muara Enim menggelar rapat pembahasan pemantapan lokasi Kerja Sosial, Rabu (09/09) di Ruang Rapat Serasan Sekundang Muara Enim. Dalam rapat yang dipimpin Staf Ahli Hukum dan Politik, Juli Jumantan, S.E., tersebut, terungkap bahwa Pemkab. Muara Enim telah mengusulkan 452 lokasi kerja sosial yang tersebar di 22 Kecama se-Kabupaten Muara Enim meliputi pesantren, lembaga kesejahteraan, sekolah dan berbagai fasilitas pelayanan umum.. Didampingi Kabag Hukum Setda Kab. Muara Enim, Ratna Puri Prapawati, S.H., M.Hum., Staf Ahli menyampaikan bahwa lokasi kerja sosial ini, nantinya akan menjadi sarana rehabilitatif bagi para pelaku tindak pidana yang menerima sanksi pidana kerja sosial. Dijelaskannya bahwa kerja sosial ini, bukan hanya bentuk hukuman alternatif, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum, memperkuat nilai gotong royong, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih humanis. Dengan demikian, Kabupaten Muara Enim berupaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan konstruktif.. Sementara itu, Kabag Hukum menegaskan bahwa sanksi pidana kerja sosial merupakan amanat dari Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan secara eksplisit bahwa “Pidana Kerja Sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana pernjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan ketentuan dalam pasal tersebut, Pemkab. Muara Enim akan berkonsultasi dengan pihak kejaksaan sebelum menetapkan lokasi kerja sosial melalui SK Bupati. Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan sinergi antara Kejaksaan, Bapas, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana kerja sosial. Dengan adanya pemantapan ini, diharapkan pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terkoordinasi dengan baik, serta memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat Kabupaten Muara Enim.[diskominfosp-me]